PTUN Palu Mengikuti Reses Komisi III DPR RI Ke Wilayah Pengadilan Provinsi Sulawesi Selatan Secara Daring
Sebelumnya
Selanjutnya
Palu, 12 Oktober 2022
[PTUN Palu Mengikuti Reses Komisi III DPR RI Ke Wilayah Pengadilan Provinsi Sulawesi Selatan Secara Daring]
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN Palu)mengikuti mengikuti kegiatan Reses Komisi III DPR RI Ke Wilayah Pengadilan Provinsi Sulawesi Selatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 pada pukul 14.00 WITA s.d. selesai.
Dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah Pengadilan Provinsi Sulawesi Selatan pada masa Reses Persidangan I Tahun 2022-2023 ini, Komisi III DPR RI meminti penjelasan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tingkat Pertama perihal berikut:
1. Realisasi anggaran tahun 2022, kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum;
2. Pagu anggaran tahun 2023 dan rencana strategis;
3. Pengawasan terkait data perkara yang paling menonjol di lingkungan peradilan, pengawasan terhadap rekapitulasi data pelaksanaan eksekusi serta identifikasi permasalah yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi;
4. Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Narkotika.
@humasmahkamahagung @ditjenbadilmiltun @pttun.makassar
#humasmahkamahagung
#ditjenbadilmiltun
#pttunmakassar
#ptunpalu
#nosararanosabatutu
[PTUN Palu Mengikuti Reses Komisi III DPR RI Ke Wilayah Pengadilan Provinsi Sulawesi Selatan Secara Daring]
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN Palu)mengikuti mengikuti kegiatan Reses Komisi III DPR RI Ke Wilayah Pengadilan Provinsi Sulawesi Selatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 pada pukul 14.00 WITA s.d. selesai.
Dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah Pengadilan Provinsi Sulawesi Selatan pada masa Reses Persidangan I Tahun 2022-2023 ini, Komisi III DPR RI meminti penjelasan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tingkat Pertama perihal berikut:
1. Realisasi anggaran tahun 2022, kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum;
2. Pagu anggaran tahun 2023 dan rencana strategis;
3. Pengawasan terkait data perkara yang paling menonjol di lingkungan peradilan, pengawasan terhadap rekapitulasi data pelaksanaan eksekusi serta identifikasi permasalah yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi;
4. Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Narkotika.
@humasmahkamahagung @ditjenbadilmiltun @pttun.makassar
#humasmahkamahagung
#ditjenbadilmiltun
#pttunmakassar
#ptunpalu
#nosararanosabatutu
