Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI akan melaksanakan Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun Anggaran 2024 dengan judul “Pemisahan Kelembagaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Menjadi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara” Berkenaan dengan hal tersebut, dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara daring.