Diskusi Reboan Seri Ke-40 dengan Tema Diferensiasi Sengketa Tata Usaha Negara & Sengketa Tata Usaha Militer Dalam Dimensi Layanan Peradilan Yang Berintegritas.

Tantangan dalam mewujudkan prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD1945 melalui Blueprint Mahkamah Agung RI 2010-2035 adalah keniscayaan jika tidak didukung perubahan mindset dan culture set Aparatur Pengadilan yang ber AKHLAK.(berorientasi Pelayanan, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam mewujudkan Visi dan Misi MARI.
Question of the legal grey area on the border cases issue terkait objek sengketa mana menjadi kompetensi absolut TUN dan TUM atau Umum,contoh sengketa antara Purnawirawan TNI dengan Otoritas TNI mengenai Surat Izin Penghunian,Perintah Pengosongan Rumah Dinas atau sengketa kepegawaian atau sengketa terkait aset militer seperti peta 76 di Paster Bandung atau sengketa tanah Sukani di Majalengka, tidak mudah diklasifikasikan apakah masuk dalam ranah instansi militer/sipil serta sulitnya pelaksanaan eksekusi merupakan bukti contoh adanya ambiguinitas sebagaimana adagium hukum summa lex,summa crux yang artinya hukum yang keras akan melukai kecuali keadilan dapat menolongnya merupakan topik menarik dalam diskusi Reboan seri 40 dengan tema ”Diferensiasi Sengketa TUN-MIL Dalam Dimensi Layanan Peradilan Yang Berintegritas”.