{"id":4647,"date":"2022-04-18T10:24:27","date_gmt":"2022-04-18T03:24:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ptun-palu.go.id\/?page_id=4647"},"modified":"2023-03-25T14:21:51","modified_gmt":"2023-03-25T07:21:51","slug":"alur-penanganan-perkara","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ptun-palu.go.id\/?page_id=4647","title":{"rendered":"Alur Penanganan Perkara"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\tAlur Penanganan Perkara TUN Umum<\/span>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Palu oleh Penggugat\/Pemohon, maka selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Panitera Pengganti\/Juru Sita Pengganti.\n

Pemanggilan oleh Panitera Pengganti\/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat\/Pemohon dan Tergugat\/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat\/Pemohon dan Tergugat\/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan\/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa\/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.\n\n

BERIKUT TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU:<\/b><\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n
\n\t\t\t\t\t
Pemeriksaan Pendahuluan<\/span><\/div>
  • Pemeriksaan administrasi di Kepaniteraan<\/li>
  • Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986)<\/strong><\/li>
  • Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986)<\/strong><\/li><\/ul><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>
    \n\t\t\t\t\t
    Pembacaan Gugatan (Pasal 74 Ayat 1 & Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986)<\/span><\/div>

    Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>

    \n\t\t\t\t\t
    Pembacaan Jawaban (Pasal 74 Ayat 1 & Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986)<\/span><\/div>

    Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>

    \n\t\t\t\t\t
    Replik (Pasal 75 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986)<\/span><\/div>

    Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>

    \n\t\t\t\t\t
    Duplik (Pasal 75 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986)<\/span><\/div>

    Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>

    \n\t\t\t\t\t
    Pembuktian (Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986)<\/span><\/div>

    Yang dapat dijadikan Alat bukti dalam Persidangan adalah sebagai berikut :<\/p>