Prosedur Pemberian Layanan Hukum

Prosedur Pemberian Layanan Hukum
Prosedur Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Berikut Ini Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Yang Telah Disahkan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 10 Februari 2015. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah Ini :

Klik Disini

Pencarian
Pedoman Gugatan

Persyaratan pendaftaran Gugatan dapat dilihat DISINI

Contoh format Gugatan dapat dilihat DISINI

Persyaratan pendaftaran Surat Kuasa dapat dilihat DISINI

Contoh format Surat Kuasa dapat dilihat DISINI

Pendaftaran Perkara

Prosedur pendaftaran perkara dapat dilihat DISINI

Alur penanganan perkara dapat dilihat DISINI

Panjar biaya perkara dapat dilihat DISINI

Mekanisme pengembalian sisa panjar dapat dilihat DISINI

Informasi Cepat

Informasi mengenai Pos Bantuan Hukum PTUN Palu dapat dilihat DISINI

Informasi mengenai layanan hukum Prodeo di PTUN Palu dapat dilihat DISINI

Prosedur permohonan informasi di PTUN Palu dapat dilihat DISINI

Mekanisme penyampaian pengaduan di PTUN Palu dapat dilihat DISINI

Daftar Perkara PTUN Palu dapat dilihat DISINI

Brosur Elektronik PTUN Palu dapat dilihat DISINI

Survey IKM dan IPK

Berikut ini link pengisian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat PTUN Palu 

 

KLIK DISINI

Berikut ini link pengisian Survey Indeks Persepsi Korupsi PTUN Palu 

 

KLIK DISINI

Tautan
Skip to content