Rapat Tim Peningkatan Layanan Pengadilan
Rapat Tim Peningkatan Layanan Pengadilan pada PTUN Palu.
Rapat Tim Peningkatan Layanan Pengadilan
Rapat Kesekretariatan Bulan September 2025
Rapat Kesekretariatan Bulan September 2025
Rapat bagian Kesekretariatan yang dipimpin oleh Ketua PTUN Palu ibu Rosidah, S.H. didampingi Wakil Ketua bapak Dedy Kurniawan, S.H. dan Sekretaris ibu Imelda Christine, S.E. yang dihadiri Hakim Pengawas Bidang, Kepala Sub Bagian, serta jajaran Pegawai & Staf yang ada pada bagian Kesekretariatan PTUN Palu.
Rapat Kepaniteraan Bulan September 2025
Rapat Kepaniteraan Bulan September 2025
Rapat bagian Kepaniteraan yang dipimpin oleh Ketua PTUN Palu ibu Rosidah, S.H. didampingi Wakil Ketua bapak Dedy Kurniawan, S.H. & Panitera PTUN Palu bapak Burhan, S.H., M.H. yang dihadiri Panmud Perkara, Panmud Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, serta pegawai & staf yang ada pada bagian Kepaniteraan PTUN Palu.
Rapat Hakim Bulan September 2025
Rapat Hakim Bulan September 2025
Rapat Hakim yang dipimpin oleh Ketua & didampingi Wakil Ketua PTUN Palu, di hadiri seluruh Hakim pada PTUN Palu.
Penurunan Besaran Biaya Proses Pengajuan Kasasi & Peninjauan Kembali
Penurunan Besaran Biaya Proses Pengajuan Kasasi & Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung telah mentradisikan memberi “kado istimewa” untuk publik di setiap hari ulang tahunnya. Kado tersebut biasanya berupa inovasi pelayanan peradilan. Layanan e-Court, e-Litigasi dan smart majelis menjadi contoh inovasi yang dihadirkan dalam momentum ulang tahun MA. Di HUT ke 80 (19/8/2025), MA kembali mempersembahkan “kado istimewa”. Diantara kado tersebut berupa penurunan besaran biaya proses perkara kasasi/peninjauan kembali secara elektronik dan pendaftaran permohonan HUM secara elektronik.
Penurunan besaran biaya proses pengajuan kasasi dan peninjauan kembali tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung. Berdasarkan SK Ketua MA tersebut, besaran biaya proses dibedakan antara perkara yang diajukan secara manual dan yang diajukan secara elektronik.
Credit : https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/
Penurunan besaran biaya proses pengajuan kasasi dan peninjauan kembali tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung. Berdasarkan SK Ketua MA tersebut, besaran biaya proses dibedakan antara perkara yang diajukan secara manual dan yang diajukan secara elektronik.
Credit : https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/
Selamat dan Sukses kepada Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.
Selamat dan Sukses kepada Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.
Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. atas terpilihnya sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
Sosialisasi Pemberlakuan Aplikasi SIMPAN Terintegrasi
Sosialisasi Pemberlakuan Aplikasi SIMPAN Terintegrasi
Ketua Pengadilan beserta jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTUN Palu menghadiri Kegiatan Sosialisasi Pemberlakuan Aplikasi SIMPAN Terintegrasi oleh Ditjen Badilmitun MA RI secara online melalui Zoom Meeting berdasarkan Surat Nomor 1048/DJMT/UND/HM1.1.1/IX/2025 tanggal 11 September 2025, yang bertempat di Ruang Serba Guna PTUN Palu.
Dalam sambutannya, Bapak Direktur Jenderal Badilmiltun MA RI menyampaikan bahwa Aplikasi SIMPAN Terintegrasi ini membantu akselerasi administrasi persuratan di setiap Satuan Kerja baik di Peradilan Militer ataupun Peradilan Tata Usaha Negara, selain daripada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanan kinerja administrasi tata laksana Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam sambutannya, Bapak Direktur Jenderal Badilmiltun MA RI menyampaikan bahwa Aplikasi SIMPAN Terintegrasi ini membantu akselerasi administrasi persuratan di setiap Satuan Kerja baik di Peradilan Militer ataupun Peradilan Tata Usaha Negara, selain daripada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanan kinerja administrasi tata laksana Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Selamat dan Sukses Atas Terpilihnya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Selamat dan Sukses Atas Terpilihnya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengucapkan Selamat dan Sukses atas terpilihnya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Yang Mulia Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. pada Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
Pelantikan & Pengambilan Janji Jabatan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Pelantikan & Pengambilan Janji Jabatan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Bertempat di ruang aula serba guna PTUN Palu, telah dilaksanakan Pelantikan & Pengambilan Janji Jabatan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ibu Imelda Christine, S.E. oleh Ketua PTUN Palu ibu Rosidah, S.H. yang dihadiri seluruh Hakim, pegawai PTUN Palu, dan tamu undangan.
PTTUN Makassar Menyapa
PTTUN Makassar Menyapa
Ketua dan Wakil Ketua, Para Hakim, serta Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada PTUN Palu menghadiri Kegiatan PTTUN Makassar Menyapa yang diselenggarakan oleh PTTUN Makassar secara online melalui saluran Zoom Meeting.
Kegiatan tersebut adalah program rutin PTTUN Makassar dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja Pengadilan terhadap pelayanan publik bagi Para Pencari Keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukum PTTUN Makassar, yang muara dari kegiatan tersebut adalah berbagi pengetahuan (knowledge sharing) dalam bidang pelayanan antar Pengadilan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap Pengadilan.
Kegiatan tersebut adalah program rutin PTTUN Makassar dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja Pengadilan terhadap pelayanan publik bagi Para Pencari Keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukum PTTUN Makassar, yang muara dari kegiatan tersebut adalah berbagi pengetahuan (knowledge sharing) dalam bidang pelayanan antar Pengadilan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap Pengadilan.
