Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi T.A 2027

Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi T.A 2027
Sebagai tindak lanjut lanjut Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-483/MK.03/2026 dan T-767/D.9/PP.04.12/08/2026 tanggal 5 Agustus 2026 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2027, Sekretaris PTUN Palu serta operator SAKTI mengikuti rapat koordinasi secara daring dengan pembahasan terkait Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2027 & Penyampaian Materi Penyusunan TOR dan RAB.

Penandatanganan Nota Kesepakatan antar PTUN Palu & Fakultas Syariah UIN Datokarama

Penandatanganan Nota Kesepakatan antar PTUN Palu & Fakultas Syariah UIN Datokarama
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Bapak Hanif Fudin, S.H., M.H., Hakim pda Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melaksanakan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan antar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu di Gedung Auditorium.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam penerapan kapasitas Hakim berbasis pendidikan terapan tentang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus memperkuat jaringan institusional lintas lembaga.

Kemudian kegiatan tersebut disertai dengan kegiatan pemberian materi tentang pembuatan Surat Gugatan baik dari segi teoritik dan praktik dalam kerangka Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara oleh Bapak Hanif Fudin, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan praktik pembuatan Surat Gugatan berbasis Case Study dan Project-based Learning.

Penarikan Mahasiswa KKP UIN Datokarama Palu di Lingkungan PTUN Palu

Penarikan Mahasiswa KKP UIN Datokarama Palu di Lingkungan PTUN Palu
Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu telah menyelesaikan Program KKP selama 1 bulan Penuh.
Program yg diselenggarakan sejak 10 Agustus – 11 September 2026 tersebut berjalan lancar.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyampaikan apresiasi dan harapan kepada seluruh Mahasiswa agar nantinya dapat menjadi Profesional di bidang hukum suatu saat nanti.

Sosialisasi Hasil Bimtek Sengketa Informasi Publik

Sosialisasi Hasil Bimtek Sengketa Informasi Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyelenggarakan Sosialisasi Sengketa Informasi Publik pada Kamis, 10 September 2026. Bertempat di Ruang Serbaguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, serta para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan pemateri Ibu Angela Ines Pamela, S.H.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi di bidang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus menindaklanjuti hasil Bimbingan Teknis Sengketa Informasi Publik bagi Hakim Pratama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026.

Dalam kegiatan ini dibahas berbagai hal penting mengenai informasi publik, informasi yang wajib tersedia dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, peran PPID, serta mekanisme penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pemahaman terhadap hal tersebut menjadi penting untuk memastikan pelayanan informasi kepada masyarakat tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi juga membahas tahapan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mulai dari keberatan kepada PPID, penyelesaian melalui Komisi Informasi, keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga upaya kasasi ke Mahkamah Agung.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin terwujud pemahaman hukum yang mendalam, profesionalisme, integritas, serta kehati-hatian dalam menangani perkara Sengketa Informasi Publik, sehingga dapat mendukung terwujudnya putusan yang adil dan berkeadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Transparansi informasi, integritas peradilan, dan pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang dipercaya masyarakat.

Rapat Tim Evaluasi Mandiri SAKIP

Rapat Tim Evaluasi Mandiri SAKIP
Bertempat di Ruang Serbaguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, telah dilaksanakan Rapat Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 1207/KPTUN.W4-TUN2/SK.OT1/VIII/2026 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta menindaklanjuti Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 943/KPTTUN.W4/PW1.1.1/VII/2026 tanggal 23 Juli 2026 Perihal: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
Dalam rapat tersebut kemudian menghasilkan beberapa kebijakan terkait pembagian tugas dalam tim, saran-saran perbaikan dan pembaruan SOP, serta tenggang waktu yang disepakati dalam penyelesaian tugas Tim Evaluasi Mandiri SAKIP.

INFORMASI LAYANAN SKBP

INFORMASI LAYANAN SKBP
📢 INFORMASI LAYANAN SKBP
Surat Keterangan Bebas Perkara (SKBP)
Butuh Surat Keterangan Bebas Perkara? ⚖️
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu hadir memberikan informasi persyaratan pengajuan SKBP bagi perorangan maupun badan hukum.

📌 PERSYARATAN PEMOHON PERORANGAN
Pemohon perlu menyiapkan:
1.Asli Surat Permohonan SKBP yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
2.Fotokopi Kartu Identitas (KTP & KK) Pemohon;
3.Asli Surat Kuasa, apabila permohonan dikuasakan;
4.Fotokopi Kartu Identitas Kuasa Pemohon, apabila permohonan dikuasakan.

🏢 PERSYARATAN BADAN HUKUM
Bagi badan hukum, dokumen yang perlu disiapkan:
1.Asli Surat Permohonan SKBP yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
2.Fotokopi Kartu Identitas Pemohon/Kuasa;
3.Asli Surat Kuasa, apabila menggunakan kuasa hukum;
4.Fotokopi AD/ART dan/atau Akta Perusahaan terbaru.

💰 BIAYA LAYANAN
PNBP: Rp10.000,-
Biaya tersebut sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

📍 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
🌐 ptun-palu.go.id

Pastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum mengajukan permohonan agar proses pelayanan dapat berjalan dengan mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

📢 Simpan dan bagikan informasi ini kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pembinaan Dirjen Badilmiltun Bulan September 2026

Pembinaan Dirjen Badilmiltun Bulan September 2026
Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan Pengadilan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menghadiri kegiatan Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan Pembinaan tersebut diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang Serba Guna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara serta penguatan kebijakan dan kinerja Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.

Rapat Tim PPID & Tim Pengelola Website dan Media Sosial

Rapat Tim PPID & Tim Pengelola Website dan Media Sosial
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pengelola Website dan Media Sosial mengadakan Rapat Tim berdasarkan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 1277 WKPTUN.W4-TUN2/SU.OT1.6/IX/2026 tertanggal 2 September 2026.

Kegiatan Rapat Tim tersebut diselenggarakan di Ruang Serba Guna Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi publik serta pengelolaan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, terutama tugas dan fungsi setiap anggota Tim dalam mengelola dan menyajikan informasi dan dokumentasi baik Media Sosial dan Website Pengadilan, serta menyepakati pembuatan Website PPID guna menguatkan dan mempermudah pelayanan informasi berbasis platform digital kepada masyarakat.

Pembinaan Ketua PTTUN Makassar

Pembinaan Ketua PTTUN Makassar
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang terdiri dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Aparatur Sipil Negara mengikuti kegiatan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1080/KPTTUN.W4/UND.KP3.4.2/VIII/2026 tertanggal 27 Agustus 2026 perihal: Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Kegiatan Pembinaan tersebut diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Serba Guna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dimana Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pembinaan terkait kinerja di Bidang Kesekretariatan dan Kepaniteraan, dan teknis yudisial terkait Putusan Hakim, serta dasar integritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap Aparatur Pengadilan.

Rapat Bulanan PTUN Palu Periode Agustus 2026

Rapat Bulanan PTUN Palu Periode Agustus 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melaksanakan kegiatan Rapat Bulanan Periode Bulan Agustus 2026 sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 1220/KPTUN.W4- /SU.OT1.6/VIII/2026 perihal Undangan Rapat Bulanan Periode Bulan Agustus 2026 tertanggal 27 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi Pimpinan Pengadilan, para Hakim, Panitera dan Sekretaris, serta Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang bertempat di Ruang Serba Guna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dimana kegiatan tersebut diawali penyampaian Laporan Bulanan dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan, kemudian Arahan dan Pembinaan dari Pimpinan Pengadilan, dilanjutkan penyampaian Laporan Bulanan dari Bapor, IPASPI, Koperasi dan PTWP Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.