Pembekalan Materi Mahasiswa KKPH UNISMUH Palu oleh Hakim PTUN Palu

Pembekalan Materi Mahasiswa KKPH UNISMUH Palu oleh Hakim PTUN Palu
Bertempat di Ruang Serbaguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN Palu), telah dilaksanakan pembekalan materi kepada Mahasiswa Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.

Pembekalan materi dilaksanakan dalam dua sesi, sesi pertama pembekalan materi diberikan oleh Ibu Navanya Gabriel Cuaca, S.H., M.H. dengan tema “Hukum Acara Tata Usaha Negara serta Penerapan Persidangan Elektronik (E-Court) di PTUN”. Materi yang disampaikan mencakup pengertian sengketa tata usaha negara, objek sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa di PTUN, karakteristik hukum acara PTUN, hingga pelaksanaan persidangan elektronik melalui aplikasi e-court di PTUN.

Pada sesi berikutnya, materi disampaikan oleh Bapak Hanif Fudin, S.H., M.H. dengan tema “Pemberlakuan Upaya Administratif dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan terkait upaya administratif dalam rezim hukum lama dan rezim hukum baru, upaya administratif sebagai bagian dari struktur gugatan, serta keterkaitan upaya administratif dalam penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap Mahasiswa KKPH dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik hukum acara tata usaha negara serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghubungkan teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik peradilan secara langsung.

PTUN Palu Gelar Forum Konsultasi Publik

PTUN Palu Gelar Forum Konsultasi Publik
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang bertempat di Ruang Serbaguna PTUN Palu. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua PTUN Palu dan dihadiri oleh jajaran aparatur pengadilan bersama para pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kantor Pertanahan Kota Palu (ATR/BPN), Pemerintah Kota Palu, Kepolisian Sektor Palu Selatan, Universitas Muhammadiyah Palu, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), serta SAC selaku penyedia jasa layanan.

Forum Konsultasi Publik menjadi ruang dialog antara pengadilan dan masyarakat, sekaligus wadah untuk mendengarkan aspirasi, menghimpun masukan, serta mengevaluasi kualitas pelayanan publik. Sebab, pelayanan yang baik tidak hanya dibangun melalui pemenuhan standar dan prosedur, tetapi juga melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Panitera dan Sekretaris PTUN Palu memaparkan berbagai layanan, sarana dan prasarana, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan. Dialog kemudian dilanjutkan dengan penyampaian apresiasi, saran, dan masukan dari para pemangku kepentingan, khususnya terkait aksesibilitas pelayanan, keterbukaan informasi, optimalisasi layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas fasilitas dan sumber daya pendukung pelayanan.

Melalui forum ini, PTUN Palu meneguhkan komitmennya untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin transparan, inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berkeadilan.

Pelatihan Kecerdasan Artifisial

Pelatihan Kecerdasan Artifisial
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atas nama Rizki Cintia Devi, S.H., melaksanakan Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 2 berdasarkan surat Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Nomor 644/BSDK.3/DL1.6/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 yang dilaksanakan dengan metode Online (daring) pada tanggal 26 s.d. 30 Oktober 2026 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai konsep dan prinsip penggunaan AI dalam pekerjaan yudisial.

Kegiatan Pengawasan PTTUN Makassar di PTUN Palu

Kegiatan Pengawasan PTTUN Makassar di PTUN Palu
engadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Daerah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu pada Rabu hingga Jumat, 14–16 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan, prinsip akuntabilitas, serta standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan Daerah PTTUN Makassar yang terdiri atas Ibu Nur Akti, S.H., M.H., Bapak Masdin, S.H., M.H., Ibu Hj. Sriyanti, S.H., dan Ibu Nurul Hidayati, S.AB. Dalam pelaksanaannya, tim melalui para Hakim Tinggi Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi PTUN Palu.

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi manajemen peradilan, administrasi umum, administrasi perkara, administrasi persidangan, hingga kinerja pelayanan publik. Pemeriksaan ini tidak hanya berorientasi pada kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipertahankan, diperbaiki, dan ditingkatkan.

Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, Plh. Panitera dan Sekretaris PTUN Palu beserta para Panitera Muda dan Kepala Subbagian turut terlibat sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Keterlibatan unsur kepaniteraan dan kesekretariatan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan penjelasan, menyampaikan data dukung, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan ekspose hasil pengawasan dan penandatanganan komitmen tindak lanjut atas hasil pengawasan oleh para Hakim Tinggi Pengawas Daerah PTTUN Makassar bersama pimpinan PTUN Palu.

Ekspose hasil pengawasan menjadi momentum untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi perbaikan secara terarah, sedangkan penandatanganan komitmen tindak lanjut menegaskan kesungguhan jajaran PTUN Palu dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan secara terukur dan berkelanjutan.

Hasil Survei Triwulan III 2026

Hasil Survei Triwulan III 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu terus berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berintegritas kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil survei Triwulan III Tahun 2026 yang menunjukkan capaian sebagai berikut:

⭐️ Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
📈 Nilai 3,89 | Predikat A (Sangat Baik)

⭐️ Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
📈 Nilai 5,92 | Predikat A (Sangat Baik)

Capaian ini menjadi wujud evaluasi atas kualitas pelayanan serta persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungan PTUN Palu.

Pembinaan Dirjen Badilmiltun Bulan Oktober 2026

Pembinaan Dirjen Badilmiltun Bulan Oktober 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengikuti kegiatan Pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan informasi mengenai peresmian gedung baru pada empat lingkungan peradilan, termasuk PTUN Sofifi, serta penyerahan e-book pedoman kerja yang memuat SOP Hakim dan SOP Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan oleh Ketua dan Wakil Ketua PTTUN Banjarmasin.

Pembinaan ini menegaskan pentingnya menjadikan integritas sebagai budaya, mengabdi untuk melayani, serta Zona Integritas sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan satuan kerja berpredikat WBK dan WBBM.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur PTUN Palu semakin memperkuat profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan demi terwujudnya peradilan yang agung.

Grafik Perkara Bulan September 2026

Grafik Perkara Bulan September 2026
📊 GRAFIK PERKARA PTUN PALU – BULAN SEPTEMBER 2026 ⚖️

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terus berkomitmen memberikan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.

Berikut informasi perkara pada Bulan September 2026:
🔹 Sisa Bulan Lalu: 14 perkara
🔹 Perkara Masuk: 13 perkara
🔹 Putus/Cabut/Dismissal: 5 perkara
🔹 Sisa Bulan Ini: 22 perkara

📌 Data ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik sebagai wujud komitmen PTUN Palu dalam memberikan pelayanan peradilan yang mudah, cepat, transparan, dan terpercaya.

PTUN Palu — Melayani dengan Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas. ⚖️

Peringatan HUT ke-XXIV Dharmayukti Karini

Peringatan HUT ke-XXIV Dharmayukti Karini
Ketua PTUN Palu ibu Oktova Primasari, S.H. didampingi Hakim ibu Angela Ines Pamela, S.H. menghadiri undangan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-XXIV Dharmayukti Karini Tahun 2026 dengan Tema “Dengan Persatuan Dharmayukti Karini Jaya” dan dirangkaikan dengan Pertemuan Rutin Cabang, yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Palu.

Pada momentun peringatan hari ulang tahun ini sejalan dengan tema “Dengan Persatuan Dharmayukti Karini Jaya”, kiranya persatuan melebihi semboyan, serta menjelma menjadi kekuatan yang merawat kebersamaan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan pengabdian.
Terus berkarya, mengabdi, dan bertumbuh bersama untuk Dharmayukti Karini yang semakin maju dan berjaya.

Seminar & Refleksi Perjalanan 3 Tahun BPHPI

Seminar & Refleksi Perjalanan 3 Tahun BPHPI
Palu, 2 Oktober 2026

“Kehadiran Hakim perempuan sejatinya bukan sekedar pemenuhan representasi, melainkan penegasan bahwa ketajaman nurani dan kebijaksanaan tidak mengenal batas gender dalam merawat keadilan bagi sesama.” 👩🏻‍⚖️⚖️

Bertempat di Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN Palu), segenap Hakim-hakim perempuan PTUN Palu mengikuti acara “Refleksi Perjalanan 3 Tahun Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) : Capaian, Tantangan & Harapan Ke Depan” serta “Seminar: Hakim Perempuan Dalam Transformasi Peradilan Digital – Pemanfaatan Teknologi dan Kecerdasan Artifisial Secara Etis dan Inklusif” secara daring melalui Zoom.

Pada kegiatan tersebut disampaikan bahwasanya salah catu capaian utama didirikannya BPHPI adalah membangun fondasi melalui program mentoring untuk memperkuat kompetensi, integritas, kepercayaan diri, dan kesiapan kepemimpinan Hakim-hakim perempuan di Indonesia. Kemudian dengan berkembangnya teknologi dan Artificial Intelligence (AI), perlu ditegaskan batas bahwa peran Hakim tidak bisa digantikan dengan AI, meskipun demikian AI memiliki kemampuan berpikir, namun tidak memiliki nalar dan nurani layaknya seorang Hakim.