Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan
ClipDown.com_583096677_18296569156281583_3436018440609586929_n
ClipDown.com_581879136_18296569165281583_1018304776524775644_n
ClipDown.com_583015343_18296569177281583_5516552389651743541_n
ClipDown.com_581388689_18296569186281583_7547755812044524581_n
ClipDown.com_582892822_18296569195281583_3117627522725836065_n
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Majelis Hakim pada Perkara Nomor: 27/G/2025/PTUN.PL telah melaksanakan Sidang di luar Gedung Pengadilan berdasarkan Surat Tugas Nomor 601/KPTUN.W4-TUN2/ST.HK2.7/XI/2025 tertanggal 3 November 2025.

Sidang di luar Gedung Pengadilan tersebut dilaksanakan dengan diawali agenda Pemeriksaan Setempat (Descente) pada tanggal 12 November 2025 yang bertempat di Desa Bahoue Kabupaten Kecamatan Morowali Sulawesi Tengah, kemudian dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan Bukti Surat dan Saksi dari Para Pihak pada tanggal 13 November 2025 yang bertempat di Kantor Camat Petasia, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan merupakan bentuk konsistensi Pengadilan dalam menerapkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, serta komitmen Pengadilan sebagai Institusi Hukum dalam menghadirkan keadilan di tengah masyarakat sebagai cerminan Asas Equality Before the Law (Kesetaraan di hadapan Hukum).

Panduan Berperkara Melalui e-Court Bagi Pengguna Lain

Panduan Berperkara Melalui e-Court Bagi Pengguna Lain
ClipDown.com_580097964_18296222839281583_1607185040050793014_n
Dalam infografis ini, kami menjelaskan tentang berperkara menggunakan E-Court, sistem berperkara elektronik yang menjadi bagian dari inovasi Peradilan Modern berbasis Teknologi informasi.

System ini bertujuan untuk:
– Meningkatkan transparansi dan efisiensi Peradilan
– Mempermudah akses keadilan bagi masyarakat

Informasi lebih lanjut
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Jl. Prof. Moh.Yamin, No.52, Birobuli Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
WA/telpon 0811-4444-064

Selamat Atas Pengambilan Sumpah Jabatan Kepada Yang Mulia Bapak Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum

Selamat Atas Pengambilan Sumpah Jabatan Kepada
Yang Mulia Bapak Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum
ClipDown.com_581016136_18296126458281583_4879354431698475361_n
Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengucapkan selamat dan sukses atas pengucapan Sumpah Jabatan Yang Mulia Bapak Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial dihadapan Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto.

Semoga amanah baru ini membawa penguatan transformasi peradilan yang responsif, berwibawa, dan humanis, serta berdampak positif bagi masyarakat.

Upacara Hari Pahlawan

Upacara Hari Pahlawan
ClipDown.com_580914386_18295949278281583_5047652108981765599_n
ClipDown.com_580703089_18295949290281583_387096670908483229_n
ClipDown.com_580096352_18295949299281583_3118818137876391503_n
ClipDown.com_581013113_18295949311281583_573951675795593522_n
ClipDown.com_579684226_18295949371281583_2092131456679135568_n
ClipDown.com_580265521_18295949380281583_514180064364319032_n
ClipDown.com_581027666_18295949350281583_4697331923749263610_n
ClipDown.com_574766429_18295949338281583_6634992035737072817_n
ClipDown.com_581042204_18295949362281583_5163000421139910821_n
Telah dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan dengan khidmat.
Upacara dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Palu ibu Rosidah,S.H., M.H. dan dihadiri oleh seluruh Hakim & Aparatur PTUN Palu.

Upacara ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada para kusuma bangsa yang telah gugur.
Semoga semangat yang mereka wariskan selalu membimbing langkah kita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Tema Hari Pahlawan tahun ini: “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”
Artinya, perjuangan belum usai. Hari ini, pahlawan adalah kita yang berintegritas dalam bekerja, jujur dalam bertindak, dan peduli terhadap sesama.

RAKORNIS & BIMTEK di Linkungan Peradilan MILTUN

RAKORNIS & BIMTEK di Linkungan Peradilan MILTUN
ClipDown.com_574463210_18295619008281583_894872527364895691_n
ClipDown.com_574397304_18295619020281583_68874830461261911_n
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis dan Bimbingan Teknis Tahun 2025 dengan tema “Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Selaras dan Berintegritas”.
Kegiatan ini dilakasanakan di Hotel Grand Travello, Bekasi, pada tanggal 4 sampai dengan 6 November 2025.

Persiapan Satuan Kerja Sampling PIPK Mahkamah Agung Tahun 2025

Persiapan Satuan Kerja Sampling PIPK Mahkamah Agung Tahun 2025
Palu, 4 November 2025Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sampling Penilaian Pengendalian Int (1)
Palu, 4 November 2025Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sampling Penilaian Pengendalian Int
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sampling Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Mahkamah Agung Tahun 2025 pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.
Tim Penerap dan Tim Penilai PIPK pada PTUN Palu mengikuti pertemuan yang dilaksanakan secara daring.

Persidangan PTUN Palu Secara Online

Persidangan PTUN Palu Secara Online
Palu, 29 Oktober 2025Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyelenggarakan Persidangan Hibrida seb
Palu, 29 Oktober 2025Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyelenggarakan Persidangan Hibrida seb (1)
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyelenggarakan Persidangan Hibrida sebagai upaya akomodatif penyelenggaraan sidang baik secara daring (online) maupun luring (offline/konvensional), sekaligus menguatkan kapasitas Peradilan Modern berbasis teknologi informasi tanpa mengurangi kepentingan beracara Para Pihak Berperkara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada tanggal 29 Oktober 2025 telah menyelenggarakan Persidangan Pemeriksaan Persiapan dalam Perkara Nomor 36/G/2025/PTUN.PL secara daring dan tertutup untuk umum melalui media zoom di Ruang Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Para Pihak.

Adapun Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang diamanatkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kewajiban Hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang lengkap, yang sebelumnya diselenggarakan melalui Persidangan Konvensional, dan atas dasar Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, serta kesepakatan Para Pihak di Persidangan Pemeriksaan Persiapan sebelumnya, maka Persidangan Pemeriksaan Persiapan diselenggarakan secara hibrida tanpa menghilangkan substansi tujuan penyelenggaraan Pemeriksaan Persiapan terhadap penyempurnaan gugatan.