Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyediakan layanan informasi publik sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi publik disediakan secara transparan, akurat, mutakhir, dan mudah diakses dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan pelindungan data pribadi.

A. Struktur PPID

Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
Oktova Primasari, S.H.	Ketua	Dewan Pertimbangan
Yudi Rinaldi Surachman, S.H.	Wakil Ketua	Dewan Pertimbangan
Jar’an Kadir, S.H.	Panitera	Dewan Pertimbangan
Imelda Christine, S.E.	Sekretaris	Atasan PPID
Jonaidi Madri, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	PPID
Proklamasi P. Moses P. Hambuako, S.H.	Panitera Muda Perkara	PPID Pelaksana
Femianti, S.Kom.	Kasubbag Umum & Keuangan	PPID Pelaksana
Andhi Triantoro, S.E.	Kasub Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	PPID Pelaksana
Galih Azizkhan, S.IP.	Kasubbag Perancanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan	PPID Pelaksana
Nurul Hafiza, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Informasi

Tautan Surat Keputusan bisa dilihat DISINI

B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

Atasan PPID mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai pelayanan informasi publik, antara lain:

Memberikan arahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID

PPID mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam mengelola serta memberikan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, antara lain:

Menyusun, mengelola, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP).
Menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada dalam penguasaan Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melakukan pengklasifikasian informasi publik sesuai dengan ketentuan mengenai informasi yang wajib diumumkan, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
Mengelola permohonan informasi publik dan memberikan pelayanan kepada Pemohon Informasi Publik.
Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menyusun laporan pelayanan informasi publik secara berkala.
Memastikan pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Informasi

Petugas Informasi mempunyai tugas:

Menerima dan mencatat permohonan informasi publik.
Memberikan pelayanan informasi kepada Pemohon Informasi Publik sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Membantu Pemohon memperoleh informasi yang tersedia dan dapat diberikan.
Meneruskan permohonan informasi kepada PPID apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.
Mendokumentasikan pelayanan permohonan informasi publik.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi

Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

Menghimpun dan mengelola informasi serta dokumentasi yang berada pada unit kerja masing-masing.
Memastikan informasi yang disampaikan kepada PPID akurat, lengkap, dan mutakhir.
Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Melakukan pemutakhiran informasi secara berkala.
Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang termasuk informasi yang dikecualikan atau mengandung data pribadi.

F. Layanan Informasi Publik

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, halaman PPID PTUN Palu menyediakan akses menuju:

Daftar Informasi Publik (DIP)
Informasi Berkala
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Informasi yang Dikecualikan
Prosedur Permohonan Informasi
Formulir Permohonan Informasi
Prosedur Pengajuan Keberatan
Register Permohonan Informasi
Register Keberatan
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Peraturan dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

G. Informasi Perkara

Informasi perkara yang dapat diakses masyarakat disediakan melalui sistem resmi yang terkait, antara lain:

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
E-Court Mahkamah Agung;
Direktori Putusan Mahkamah Agung;
Statistik perkara;
Jadwal persidangan.

H. Dasar Hukum

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpedoman pada:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 593/DJMT/SK.TI2.1.1/VII/2026 tentang Pedoman Standardisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
Peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelayanan dan keterbukaan informasi publik.